Jakarta, Kapiwuunews.org - Dalam upaya memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, Senator Paul Finsen Mayor dan Menteri HAM Natalius Pigai menjalin diskusi mendalam dan sinergi kuat untuk melindungi serta menegakkan HAM bagi Orang Asli Papua (OAP) dan seluruh penduduk di Papua. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan hidup masyarakat Papua di tengah berbagai tantangan. Pada 21 Januari 2025
Sebagai senator yang memiliki akar kuat di Papua, Paul Finsen Mayor menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, termasuk hak atas tanah adat, hak politik, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam diskusi dengan Natalius Pigai, yang kini menjabat sebagai Menteri HAM, keduanya sepakat bahwa penegakan HAM tidak hanya soal memberikan perlindungan, tetapi juga memberdayakan OAP agar mampu bersuara dan menentukan masa depan mereka sendiri.
Natalius Pigai menambahkan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk membangun sistem yang transparan dan inklusif, di mana kasus-kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di Papua, seperti intimidasi, kekerasan, dan perampasan hak-hak adat, dapat ditangani secara adil dan manusiawi.
Langkah Strategis yang Dirancang
- Pembentukan Komisi HAM Khusus untuk Papua. Salah satu hasil diskusi yang signifikan adalah rencana pembentukan Komisi HAM Khusus untuk Papua. Komisi ini akan bertugas mengawasi, melaporkan, dan menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua secara independen dan profesional.
- Penguatan Perlindungan Tanah Adat Senator Paul Finsen Mayor menekankan bahwa tanah adat adalah identitas dan jantung kehidupan Orang Asli Papua. Pemerintah, melalui Kementerian HAM, akan mengupayakan regulasi tegas untuk mencegah perampasan tanah adat dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan di Papua menghormati hak-hak adat masyarakat lokal.
- Pendekatan Dialogis dan Damai. Kedua tokoh ini sepakat bahwa pendekatan militeristik sering kali hanya memperburuk situasi di Papua. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dialogis yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan.
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan. Dalam diskusi tersebut, Natalius Pigai menyoroti pentingnya akses pendidikan dan kesehatan yang merata di Papua. Ia berjanji untuk memastikan bahwa pelayanan publik di bidang ini tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas, terutama bagi komunitas terpencil.
Kolaborasi antara Paul Finsen Mayor dan Natalius Pigai menjadi simbol harapan bagi masyarakat Papua. Keduanya sepakat bahwa pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan perlindungan HAM. Hak asasi manusia bukanlah pemberian, tetapi hak fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh negara, ujar Natalius Pigai.
"Senator Paul Finsen Mayor menutup diskusi dengan pesan kuat Kami akan terus berjuang bersama rakyat Papua untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan tidak pernah diabaikan. Masa depan Papua ada di tangan kita bersama, dan itu harus dimulai dengan keadilan.”
Dengan kolaborasi ini, diharapkan bahwa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, dapat terwujud, membawa era baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
(**)
